M.H. Thamrin, Pejuang Kooperatif dari Betawi Yang Dermawan

MH. Thamrin, nama yang begitu lekat bagi warga ibukota. Jalan Thamrin dikenal sebagai salah satu jalan utama di Jakarta, nama universitas, dan nama gedung museum di Jakarta. Tak hanya itu, nama MH. Thamrin juga pernah dipakai semasa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin sebagai nama proyek pembangunan. Bahkan baru-baru ini (10/11/2021), Gubernur DKI Anies Baswedan membuat tradisi baru bersama Badan Musyawarah (Bamus) Betawi untuk berziarah ke makam MH. Thamrin. Lalu siapakah sesungguhnya sosok Mohammad Husni Thamrin atau yang lebih dikenal dengan M.H. Thamrin ini? Mengapa spirit dari sosok MH. Thamrin begitu ingin terus dihidupkan oleh para Gubernur DKI? 

MH. Thamrin merupakan sosok politisi yang amat peduli dengan kesejahteraan warga Betawi. Ia terlahir pada 16 Februari 1894 di Sawah Besar Batavia. Ayahnya yang bernama Thamrin Mohammad Tabrie, seorang yang sangat disegani karena kepandaiannya yang kemudian diangkat menjadi Wedana di masa pemerintahan Gubemur Jenderal Van der Wijck. Sedangkan kakeknya bernama George Anton Ort merupakan seorang Inggris pemilik sebuah hotel yang bernama Ort De Rijwick Batavia. Darah Betawi ia dapatkan dari garis neneknya yang bernama Nuraeni, sementara ibunya yang bernama Noerahmah merupakan wanita berdarah Bugis-Belanda. 

Terlahir dari keluarga hartawan, Muhammad Husni Thamrin justru sejak masa kecilnya sangat lekat dengan kehidupan rakyat jelata. Kawan-kawan sepermainannya bukanlah berasal dari kaum terpandang seperti dirinya, namun justru anak-anak kampung yang orangtuanya penjual nasi atau tukang gerobak atau penjual bunga untuk keperluan ziarah ke kuburan dan sejenisnya. Si Pemilik wajah tampan ala ‘bule’ inipun tak canggung lagi untuk mandi bersama kawan-kawannya di Sungai Ciliwung. Kehidupannya yang begitu dekat dengan rakyat kecil, dikemudian hari mengantarkan dirinya menjadi sosok yang begitu peduli dan memikirkan nasib masyarakat Betawi.  

(Patung kepala MH.Thamrin di Museum Perjuangan Yogyakarta)

Sebagai seorang Wedana, ayah Husni Thamrin menginginkan anaknya menjadi seorang ambtenaar. Maka ketika Husni Thamrin memutuskan tidak menyelesaikan sekolahnya di HBS, untuk kemudian terjun ke masyarakat, Wedana Tabri Thamrin lalu memasukkan anaknya untuk magang di kantor Kepatihan Betawi. Kemudian pindah di kantor Karesidenan Betawi. Namun dikedua tempat kerja itu, Husni Thamrin agaknya tidak betah dan meminta keluar dari pekerjaan tersebut. 

Husni Thamrin kemudian pindah ke perusahaan perkapalan milik Belanda, yaitu KPM. Ia bertahan kurang lebih selama 10 tahun di perusahaan tersebut, dari tahun 1914-1924. Saat bekerja di KPM inilah ia berkenalan dengan van der Zee, seorang berkebangsaan Belanda yang merupakan salah seorang tokoh sosialis dan anggota dari Gemeenteraad Kota Betawi. Persahabatannya dengan van der Zee ini seperti menjadi keran pembuka bagi minat mendalam Husni Thamrin yang sedari dulu peduli dengan usaha-usaha perbaikan kehidupan masyarakat Betawi. Diantaranya yang menarik minat Husni Thamrin yang ia sampaikan pada van der Zee adalah terkait penanggulangan Banjir yang kerap melanda warga Betawi akibat meluapnya sungai Ciliwung. 

Van der Zee yang merupakan anggota Gemeenteraad Kota Betawi ini kemudian membawa ide Husni Thamrin ke dalam pembahasan sidang para anggota Gemeenteraad untuk mendapatkan persetujuan. Gayung pun bersambut, akhirnya gubernur jenderal menyetujui untuk melaksanakan proyek penanggulangan banjir sungai Ciliwung. Dari sini kemudian terbukalah pemikiran Husni Thamrin bahwa bergabung dalam keanggotaan Gementeraad dapat menjadi jalan bagi usaha perbaikan kehidupan masyarakat Betawi sebagaimana yang ia cita-citakan. 

Maka ketika dibuka kesempatan pengangkatan anggota Gementeraad (Dewan Kota atau setara dengan DPRD saat ini), Husni Thamrin segera mendaftarkan diri. Van Der Zee yang saat itu bertindak sebagai Ketua Perkumpulan Pemilih, begitu mendukung langkah Husni Thamrin. Maka pada tanggal 29 Oktober 1919, Husni Thamrin secara resmi diangkat menjadi anggota Gementeraad untuk yang pertama kalinya. Karir Husni Thamrin semakin berkibar karena dirinya mengetahui dengan baik permasalahan rakyat Betawi dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan tersebut. 

MH. Thamrin juga menginisiasi terbentuknya organisasi Kaum Betawi pada tahun 1923. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan perdagangan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Pendirian organisasi ini dipengaruhi oleh pergerakan rakyat yang lahir lebih dahulu, seperti organisasi Budi Utomo dan Jong Java. Kemudian pada 17 Desember 1927 ia ikut mendirikan PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia), yang merupakan organisasi yang terdiri dari kumpulan beberapa organisasi seperti Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, Kelompok Studi Indonesia, Paguyuban Pasundan, Partai Sosialis Indonesia, Jong Sumatranen Bond, Pemuda Kaum Betawi. PPPKI merupakan ide dari Soekarno untuk menggabungkan organisasi-organisasi tersebut untuk bersatu mengupayakan kemerdekaan. 

MH. Thamrin yang juga dikenal sebagai seorang hartawan yang dermawan itu, membeli sebuah gedung dari Meneer de Has yang berkebangsaan Belanda untuk dihibahkan kepada organisasi PPPKI untuk kepentingan perjuangan. Gedung ini kemudian dijadikan sebagai sekretarian PPPKI yang diberi nama ‘Gedung Permufakatan Indonesia’, sehingga disinilah kegiatan-kegiatan yang mendukung perjuangan dilaksanakan.  

Pada tahun 1927 juga, MH. Thamrin diangkat menjadi anggota Volksraad (dewan Rakyat) atau setingkat DPR. Ia menjadi tokoh Betawi pertama yang menjadi anggota Volksraad. Menyadari bahwa keberadaannya disitu untuk memperjuangkan nasib bangsa, MH Thamrin serta beberapa tokoh nasional membentuk Fraksi Nasional di Volkstraad yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan golongan nasionalis dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ia juga tak segan menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, seperti saat Belanda memprioritaskan rencana pembangunan perumahan elit Menteng daripada perbaikan perumahan kumuh; juga terkait anggaran untuk angkatan perang yang jauh lebih tinggi daripada anggaran yang ditujukan untuk pertanian, serta terkait penetapan harga beli komoditas hasil pertanian rakyat yang lebih rendah daripada hasil perkebunan swasta. Tatkala mendapatkan kabar mengenai nasib buruh perkebunan yang sangat menderita akibat adanya poenale sanctie atau hukuman yang diberikan kepada para buruh apabila mereka melanggar kontrak (melarikan diri), MH. Thamrin beserta Kusumo Utoyo segera melakukan peninjauan ke Sumatera. Hasil peninjauan ini kemudian disampaikan MH. Thamrin dalam pidatonya di Volksraad. Pidato ini bahkan pengaruhnya sampai ke luar negeri, yang ditandai dengan munculnya kampanye untuk tidak membeli tembakau Deli di Amerika Serikat. Akibatnya, poenale sanctie kemudian melunak dan akhirnya dihapuskan.  

Di bidang politik, MH. Thamrin memprotes tindakan agresif polisi Hindia Belanda, mendukung petisi Soetardjo serta menyerukan Indonesia Berpaleman. Di bidang pendidikan, ia mengusulkan agar didirikan sekolah di setiap kecamatan dan mengusulkan wajib sekolah usia 6 sampai 12 tahun. Ia juga mempelopori lahirnya pendidikan tinggi di bidang sastra di Indonesia, dengan mosi yang diajukannya di Volksraad. Dalam mosinya tersebut, ia mengharapkan pada tahun 1940 Indonesia sudah memiliki Fakultas Sastra. Kemudian mosi ini pun disetujui oleh sebagian besar anggota Volksraad.

Pada tahun 1929, MH. Thamrin diangkat menjadi Wakil Walikota Batavia. Awalnya, pemerintah Kolonial menunjuk seorang Belanda yang kurang berpengalaman untuk duduk di jabatan tersebut. Penunjukan ini berujung pada reaksi keras dan mogok kerja dari Fraksi Nasional. Akhirnya, MH. Thamrin lah yang kemudian diangkat sebagai Wakil Walikota Batavia. 

MH. Thamrin juga berperan sangat besar dalam dunia sepak bola Indonesia. Pada 28 November 1929, ia mengumpulkan seluruh klub sepak bola pribumi di Jakarta untuk menjadi klub sepak bola yang bernama Voetbal Indonesia Jakarta (VIJ). Namun pada saat itu stadion sepak bola yang dianggap pantas adalah milik kolonial Belanda, yang didepan stadion terpampang tulisan “Verboden voor Inlanders en Houden” (“Dilarang Masuk untuk Pribumi dan Anjing”).

Ketika hal ini diadukan kepada MH. Thamrin, ia lantas mengeluarkan uang pribadi sejumlah 2.000 gulden untuk membuat stadion bola bertaraf internasional bagi kaum pribumi yang diberi nama Stadion VIJ. Stadion ini terletak di kawasan Petojo, Jakarta Pusat. Pada tahun 1932, di stadion inilah MH. Thamrin meminta Bung Karno melakukan kick off pertama saat pertandingan final sepakbola di stadion tersebut. Peristiwa tersebut dimaksudkan untuk mengumumkan kepada rakyat Batavia bahwa Bung Karno telah bebas dari Penjara Sukamiskin di Bandung. Rakyat bersorak menyambut kebebasan Sang Singa Podium tersebut.

Demikianlah sosok MH. Thamrin, salah seorang pemimpin pergerakan nasional yang cukup “unik” kedudukannya dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Anhar Gonggong dalam bukunya yang berjudul “Muhammad Husni Thamrin” menyebutkan bahwa salah satu keunikan M.H. Thamrin adalah bahwa secara sadar telah menempuh jalan kooperatif sebagai langkah untuk mencapai suatu bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Jalan kooperatif ini ditandai dengan kesediaannya untuk duduk di lembaga legislatif ciptaan Belanda yang dikenal dengan Volkstraad. 

Selain itu, keunikan lainnya ialah bahwa sebagai seorang kooperatif, ia adalah seorang yang mempunyai pendirian yang ‘sangat maju’ sehingga dapat bergaul dengan kaum nasionalis nonkooperatif dengan mudah. Kaum nasionalis nonkooperatif ini adalah kalangan pemimpin pergerakan nasional yang sama sekali tidak mau bekerjasama dengan penjajah Belanda, kemudian berjuang melalui partai-partai dengan program aksi yang selalu bertentangan dengan kehendak penguasa penjajah pada saat itu. Soekarno, Hatta, Syahrir, Ali Sastroamijoyo adalah sederet nama pemimpin nonkooperatif tersebut. 

Namun MH. Thamrin yang semasa hidupnya menempuh jalan kooperatif itu justru pada akhir hayatnya dianggap tidak setia oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dalam kondisi sakit, ia dikenai tahanan rumah karena dianggap berpihak pada Jepang. Setelah bergelut dengan sakit yang dideritanya, 11 Januri 1941 MH.Thamrin meninggal dunia. Sekitar 20.000 orang mengantarnya ke peristirahatan terakhir. Berkat jasa-jasanya, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahinya gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan SK No. 175/1960. Semenjak 19 Desember 2016, sosok pahlawan nasional dari Betawi ini terpampang dalam mata uang kertas Rp.2000.

Penulis: Lilik Purwanti (Pamong Budaya Ahli Pertama Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta)