Diorama Palang Merah Indonesia-Diorama II Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta

administrators 07 Desember 2017 08:53:38 510

  Diorama II Menampilkan adegan peristiwa sejarah sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 sampai dengan meletusnya Agresi Militer Belanda I tahun 1947. Salah satu adegan dome keempatbelas pada Diorama II adalah adegan anggota Palang Merah Indonesia sedang membantu korban pertempuran yang Berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 17 September 1945. Keberadaan Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dirintis sejak sebelum Perang Dunia Ke-II. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai), yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang. Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri dimulai sekitar tahun 1932. Usaha tersebut dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr Bahder Djohan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang Konferensi Nerkai tahun 1940, walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Pada masa pendudukan Jepang usaha tersebut diulangi untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional namun kembali menemui kegagalan yang kedua kalinya. Usaha untuk membentuk PMI baru mendapat angin segar setelah masa kemerdekaan. Pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran Martoadmodjo yang saat itu menjabat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I, pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia yang terdiri dari: dr R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder Djohan (Penulis), dan dr Djuhana; dr Marzuki; dr. Sitanala (anggota). Akhirnya Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada tanggal 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara Internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Keppres No.25 tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Keppres No.246 tahun 1963. PMI di daerah istimewa Yogyakarta secara resmi dibentuk berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 tanggal 27 Oktober 1945, tentang kesehatan, pengobatan dan perawatan anggota-anggota TKR. Pada masa awal kemerdekaan PMI telah menunjukkan besar peranannya dalam membantu korban perang. Ketika terjadi aksi pelucutan senjata Jepang di Kotabaru yang mengakibatkan meletusnya pertempuran Kotabaru 7 Oktober 1945, PMI telah menunjukkan kiprahnya. Pos PMI didirikan di Pos Polisi Gondokusuman. Sebagai pelopor PMI antara lain Ibu Astuti Darmosugito. Demikian pula pada masa perang kemerdekaan pertama (1947) dan perang kemerdekaan kedua (1948), PMI banyak berjasa dalam menolong korban perang. Bantuan obat-obatan dari luar negeri pun berhasil masuk ke Indonesia berkat perjuangan PMI melalui Palang Merah Internasional. Pada tanggal 16 s.d. 17 Oktober 1946 PMI mengadakan konferensi di Yogyakarta. Dalam konferensi tersebut berhasil dibentuk Panitia Pusat PMI, antara lain sebagai berikut : Ketua : Drs. Moh. Hatta Wakil Ketua I : Dr. Buntaran Martoadmodjo (Menkes) Wakil Ketua II : Mr. AA. Maramis Wakil Ketua III : Dr. R. Mohchtar Sekretariat : Dr. Saroso, Dr. Samsuddin dan Dr. Bahder Djohan Bendahara : Mr. Abd. Karim dan Tn. Ramelan Komisaris Pengangkutan: Drs. Surono Prodjohusodo Komisaris RS Obat : Wk. Menteri Kesehatan Komisaris PMI   : Angkatan Muda Hertog Anggota : Dr. Wirasmo, Dr. Sarwono, Dr. Maj. Sudibjo, Dr. Samalo, Dr. Suroso Pengurus Harian Pusat PMI Ketua : Prof. Dr. Sarwono Prawirohardjo Wakil Ketua : Dr. Poedjo Darmohoesodo Sekretaris : Dr. T. St. Diapari Bendahara : Mr. Abd. Karim dan Tn. Gozali Anggota : Tn. Ramelan, Nj. Ratulangi, Tn. Brotosajogjo Sumber : Buku Panduan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta


Bagaimana informasi yang disediakan website ini?
   

Bagaimana informasi yang disediakan website ini?



Berikut ini adalah Reformasi Birokrasi (RB) Pada Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Download Soft Data Dibawah ini :

Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) :

Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Road Map Reformasi Birokrasi (RB) :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta :

Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Elektronik Dokumen (e-doc) Reformasi Birokrasi (RB) Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta

Informasi Pelayanan Pengaduan Berupa SMS yang Dapat Diakses Oleh Publik Dimanapun Berada Dengan Menggunakan Handphone / Mobile Phone Di Nomor : 081226099292

Portal Layanan Pengaduan Online Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.


http://ult.kemdikbud.go.id/